239 Views

Sorotupdate.com, Sungaipenuh – Maraknya Sikap arogansi beberapa oknum pejabat publik terhadap kinerja wartawan saat menjalankan tugasnya di lapangan akhir-akhir ini masih saja ditemui, mulai dari pengusiran, larangan memotret hingga perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang sering di alami wartawan saat bertugas.

Padahal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mengatur ketentuan mengenai kebebasan pers dan keterbukaan informasi.

Setiap orang, apalagi wartawan, berhak Untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan juga menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang telah tersedia sebagaimana yang tercantum dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 F.

Pasca Orde Baru telah terjadi perubahan paradigma terkait keterbukaan informasi, termasuk keterbukaan informasi publik pada badan publik. Sedangkan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Badan publik, menurut UU tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran tersebut.

Baca Berita Lainnya  Wako Ahmadi Buka Secara Resmi Musda III LAM Jambi Kota Sungai Penuh

Melihat semua peraturan itu, maka orang yang menghambat dan menghalangi kerja Wartawan dapat dipidana sebagaimana pasal 18 ayat (1) UU Pers Nomor 40 tahun 1999, yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. ( MJ)

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Resize text